IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif Restorative Justice khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Rumusan masalah penelitian ini, Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir., hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekataan deskriptif kualitatif dimana pendekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian mengenai penerapan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa, Penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berjalan efektif. Dimana terdapat 4 kasus yang diselesaikan melalui upaya keadilan restoratif dengan dilakukannya perdamaian antara kedua belah pihak secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Serta terdapat 1 kasus yang mencapai perdamaian akan tetapi tidak mendapatkan persetujuan oleh Kejaksaan Tinggi Riau untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir diantaranya, waktu yang terbatas, salah satu pihak tidak mau berdamai, besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga, serta kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat.