PENERAPAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Abstrak

ABSTRAK

  Perlindungan Korban dan Saksi yang dibentuk oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan  korban (LPSK) yang mana setiap daerah diberi unit untuk menyelesaikan kasus perlindungan saksi dan korban di daerah khususnya di Pekanbaru yaitu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban pada Pasal 5 ayat (1) sebagai dasar hukum. Dimana tim penyidik berpendapat bahwa masih banyak saksi dan korban dari tindak pidana perkosaan belum mendapatkan informasi mengenai sosialisasi dari pihak Dinas Pemberdayaaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Tujuan dari penelitian ini adalah agar tim penyidik Polresta Pekanbaru memberikan upaya agar korban tindak pidana perkosaan mendapatkan perlindungan dan hak mendapatkan rehabilitasi Psikologis.oleh sebab itu LPSK berwenang dalam upaya perlindunan korban dan saksi melalui Lembaga yang berkaitan dengan perempuan dan anak.tentu saja ini menjadi kendala yang belum teratasi dengan baik oleh tim penyidik.

Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dengan melihat efektivitas penerapan hak rehabilitasi psikologis  bagi  saksi dan korban di masyarakat. Sifat dalam penelitian ini yaitu Deskriptif analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling serta penarikan kesimpulan secara induktif.

Dalam  penyelesaian kasus pekosaan, tim penyidik berperan penting dalam penanganan kasus dalam penyelidikan. Namun LPSk belum membuka kantor perwakilannya untuk melakukan sosialisasi secara meneluruh terhadap saksi dan korban tindak pidana perkosaan. LPSK hanya bekerja sama dengan lembaga yng berkaitan terhadap kasus perkosaan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga pemerintahan seperti  UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Oleh karna itu tim penyidik dan lembaga UPT PPA melakukan evaluasi terhadap Sosialisasi perlindungan terhadap Saksi dan Korban. 

Kata Kunci: Penegakan, Perlindungan, Penyidik, Rehabilitasi, Psikologis