ANALISA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Abstract

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Rencana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat Rapat Terbatas di Kantor Presiden, yang Rencana pemindahan ibu kota ini menuai banyak tanggapan dari kalangan politisi maupun masyarakat khalayak umum, baik berupa dukungan maupun penolakan. Rancangan Undang- Undang (RUU) Ibu kota Negara (IKN) pun akhirnya disahkan menjadi UU IKN oleh hampir semua fraksi di DPR hingga disahkan pada 18 Januari 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa filosofi, sosiologis dan yuridis pembentukan undang-undang Ibu Kota Negara. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil peneltian ditemukan bahwa landasan filosofis yang terdapat dalam RUU IKN belum dijabarkan secara menyeluruh dengan mengkaitkannya terhadap nilai Pancasila. Perlu dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait, sebagai basis legitimasi dari sebuah Undang-Undang, yang mampu menjelaskan tentang landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari UU IKN, sehingga arah sasaran, jangkauan pengaturan, dan materi muatan pasal dapat diterapkan secara efektif, efisien, harmonis dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pemindahan, Ibu Kota Negara, Republik Indonesia