PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (Studi Kasus di Kecamatan Kuok)

Abstract

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang penguasaan serta pemanfaatan menjadi kewenangan negara. Hasil pertambangan masuk kepada penghasilan negara, oleh karena itu perlu adanya peran negara diantaranya dinas-dinas terkait terhadap pengelolaan pertambangan agar dikelola lebih efektif. Dari latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan batu gunung ilegal dan faktor-faktor hambatannya dalam penegakan hukum terhadap penambang batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data didapati langsung melalui responden atau narasumber. Sumber hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.  Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Proses penegakan hukum bagi pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok belum terlaksana dengan baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 penegakan hukumnya dapat melalui beberapa bidang hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana.