PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Abstrak

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan umum ada badan yang dibentuk yang dinamakan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Salah satu Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu Pada Pasal 101 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi : “Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Apa saja faktor penghambat atau kendala Peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilu tahun 2024. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini menggunakan informan penelitian yaitu sebagai subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini

dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukanoleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir belum terselenggara secara optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor pengahambat dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya jumlah personil Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara langsung dan sulitnya jaringan di Kabupaten Indragiri Hilir juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan melalui aplikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum tahun 2024 yaitu dengan cara memberikan himbauan kepada pemerintah dan jajarannya agar Aparatur Sipil Negara diharapkan untuk bersikap netral dalam pemilihan umum  dengan cara memberikan surat himbauan kepada Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Pengawasan, Netralitas ASN