PENETAPAN STATUS ANAK MENURUT PUTUSAN NOMOR 41/Pdt.P/2023/PA.PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A tentang permohonan asal usul anak yang lahir dari perkawinan siri dimana perkawinan itu tidak di isbatkan terlebih dahulu sebelum permohonan diajukan, melainkan pasangan suami istri atau orangtua dari si anak melaksanakan pernikahan ulang secara sah dimata agama dan hukum setelah anak ini dilahirkan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tia-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan serta perspektif hukum Islam mengenai status anak.Dilihat dari asal usul anak, diperoleh bahwasannya anak sah adalah anak yang lahir daripada perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah memiliki pengertian yang sebaliknya.Pada perkara register nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pbr, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melalui bukti-bukti yang disertakan oleh para pemohon berupa bukti surat beserta bukti saksi yang sebelum memberikan kesaksian disumpah terlebih dahulu, sehingga dengan demikian perkawinan pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah secara agama. Majelis hakim juga memaparkan bahwasannya pencatatan perkawinan hanyalah sebagai administrasi saja dan tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah berlangsung diantara pemohon.