PEMBATASAN JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2012

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat terkhususnya internet, dan warnet adalah salah satu dari kemajuan teknologi yang dapat kita rasakan saat ini. dengan adanya warnet orang-orang yang tidak memiliki perangkat sendiri tetap bisa menjelajahi internet dengan menyewanya sehingga mereka bisa mencari segala informasi yang ada di dunia.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembatasan jam operasional warung internet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11  Tahun 2012 Tentang  Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun, apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11  Tahun 2012 Tentang  Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun, bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11  Tahun 2012 Tentang  Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), yaitu penelitian dengan cara melakukan survei ke lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tarai Bangun. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari pemilik warner 5 orang, Kepala Desa 1 orang, Kabid Perda Satpol PP 1 orang dan pengunjung warnet 25 orang. Karena populasi dalam penelitian ini relative sedikit, maka seluruh populasi dijadikan responden dengan teknik Total Sampling. Sumber data dari penelitian ini ada data primer dan sekunder yang kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah Obeservasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pustaka.Berdasarkan hasil penelitian melalui Obeservasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pustaka dapat diketahui bahwa pembatasan jam operasional warung internet belum maksimal karena hal ini dipengaruhi oleh jarak antara kantor Satpol PP Kampar dengan Desa Tarai Bangun sangat jauh dan Satpol PP lebih mengutamakan Perda Prioritas sehingga menjadi kurang maksimal. Sedangkan dalam Fiqih Siyasah tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional saja.

Kata Kunci : Pembatasan, Warung Internet, Peraturan Daerah

ABSTRACT

The background of this research was the rapid progress made by the Internet, and the Internet is one of the technological advances we can experience today. Because of Internet wardens, people who don't own their own devices can still search the Internet on rent so that they can search the world for information. As for the formulation of the problem in this reserach was how the implementation of the operating hours of Internet stalls according to the regional rule number 11 in 2012 about ordinance of Internet service in the village of Tarai Bangun was established, What were the factors that influence the implementation of the regional rule number 11 in 2012 about ordinance of Internet service in the village of Tarai Bangun, How was the Fiqih Siyasah's review of the regional rule number 11 in 2012 about ordinance of Internet service in the village of Tarai Bangun, This type of this research was field reseach, which is field reseach. The research site was made in the village of Tarai Bangun. The population in this research numbered 32 persons made up of warner 5 persons, village chief 1 person, the chief of public order police squad 1 person and 25 female patrons. Because the population in this research was slightly diminished, then the entire population was made responders with a total sampling technique. The data source of the research was primary and secondary data that were analyzed using qualitative analysis. Whereas the collection of data used the observation, interview, documentation, and library. Based on the results of research by observation, interviews, documentaries, and libraries, it is known that the restrictions on the operating hours of Internet stalls are not high because they are influenced by the distance between the office of public order police squad and the Tarai Bangun village are very far up and public order polices squad prioritizes priority regional regulations so that they become less than optimal. Whereas in Fiqih Siyasah the most important task of government in this matter is to ensure security and order in a sustainable and unconditional society.

Keywords: The Restrictions, Internet stalls, Local regulation