YURISDIKSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KOMUNITAS  GENG MOTOR DI POLRES KOTA PEKANBARU

herma wenda; Mohd. Kastulani; Hellen Last Fitriani

Authors

herma wenda Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Mohd. Kastulani Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Hellen Last Fitriani Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Keywords:

Tindak Pidana Anak, Geng Motor, Polresta Pekanbaru

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis terhadap maraknya tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengkaji yurisdiksi dalam hal penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor dengan berdasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum sosiologis dimana peneliti turun langsung ke lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jalan Jendral Ahmad Yani, No. 11, Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian, yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor dalam hal proses penegakan hukum telah hampir sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tersebarnya identitas anak, foto SIE Identifikasi menjadi suatu hal yang harus diperhatikan kedepannya dan dihilangkan, dikarenakan hal ini tentunya telah melewati kewenangan dari penyidik, dan bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dapat dipidana. Adapun upaya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana anak dalam komunitas geng motor bersifat preemptif, preventif, dan represif, dengan harapan tidak lagi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Geng Motor, Polresta Pekanbaru

References

DAFTAR PUSTAKA

Ade Heryana, Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2.

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo , 2014), h. 112.

Amiruddin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), h. 119

Awaloedi Djamin, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan, (Bandung: POLRI, 1995), h.255

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 121

GoRiau.com, “Begal dan Geng Motor, Belasan Pemuda dan Remaja di Pekanbaru Terancam Pidana 12 Tahun Penjara”, artikel dari https://www.goriau.com/berita/baca/begal-dan-geng-motor-belasan-pemuda-dan-remaja-di-pekanbaru-terancam-pidana-12-tahun-penjara.html diakses pada 7 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB

Hartono, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62

Indoneisa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (5)

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (2)

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 510

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 511

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Indonesia, Pasal 9

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (3)

Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3

Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19

Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30

Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 Ayat (1)

Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 Ayat (2) huruf (a).

Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (3)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59

Indonesia, Undang-Undang Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (2)

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), Edisi Kedua, h. 3

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Laporan Tahun 2020 Pelaksanaaan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta, 2021), h.i

Kombes Pol Pria Budi, Kapolresta Pekanbaru, wawancara oleh GoRiau.com, pada 3 Februari 2023

Kompol Andrie Setiawan, Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, wawancara oleh Cakaplah.com, pada 13 januari 2023

M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 109

Muh Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

, h.101

Nanang Sambas, “Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung”, dalam Mimbar, Volume XXVII., No. 2., Desember, (2011), h. 228

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1

Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), h.7

Suarariau.id, “Polisi Kejar Geng Motor Pekanbaru yang Kembali Resahkan Warga”, artikel dari https://riau.suara.com/read/2023/01/11/081423/polisi-kejar-geng-motor-pekanbaru-yang-kembali-resahkan-warga diakses pada 14 Januari 2023

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 82.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 19 ayat (1)