WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN YANG TIDAK MENINDAK PENDEMO YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS

Abstrak

Kewenangan diskresi dan kebijakan kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar lalu lintas perlu dikaji secara hukum, karena mempunyai dampak bagi pengendara yang lain, karena adanya pendemo yang menguasai jalan raya. Pendemo tidak menggunakan helm, tidak melengkapi peralatan kendaraan, tidak mengindahkan rambu-rambu jalan, termasuk menerobos lampu merah. Kondisi seperti ini tentunya sangat meresahkan dan mengganggu pengguna jalan. Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni bagaimana wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melangar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dan apa akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaksi penelitian yang dilakukan di lapangan, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka, tentang wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo, serta akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melangar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dengan pertimbangan bahwa pendemo berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian pelaksanaan demonstrasi sudah diberitahukan kepada pihak kepolisian, agar mendapatkan pengawalan dan penertiban. Demonstrasi merupakan kerumunan masa yang tidak mungkin menerapkan sanksi bagi pelanggar lalu lintas. Akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, antara lain dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, karena pendemo yang melanggar lalu lintas tentunya melanggar hak pengguna jalan. Di samping itu ada kesan dari pengguna jalan bahwa pihak kepolisian sengaja membiarkan pelanggaran lalu lintas, dengan alasan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak bagi warga negara.