HUKUM MEMAKAN TINTA (DAKWAT) SOTONG PERSPEKTIF MUFTI NEGERI TERENGGANU DAN MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Abstract

Penelitian ini membahas perbedaan fatwa antara Jabatan Mufti Negeri Terengganu dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengenai hukum memakan tinta (dakwat) sotong dengan pendekatan fiqh muqāran yang menitikberatkan pada metodologi ijtihad dalam penetapan fatwa. Kajian ini tidak menelaah aspek biologi atau kesehatan, tetapi menganalisis bagaimana kedua lembaga menggunakan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas, serta pendapat fuqaha dalam menentukan status hukumnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan analisis komparatif terhadap teks fatwa dan literatur fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jabatan Mufti Negeri Terengganu mengharamkan konsumsi tinta sotong karena dianggap najis dan termasuk bagian hewan yang keluar seperti darah saat penyembelihan, berdasarkan kaidah istishab al-najasah serta pandangan sebagian ulama klasik mazhab Syafi‘i. Sebaliknya, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan membolehkan konsumsi tinta sotong karena dipandang sebagai bagian yang suci dan tidak tergolong najis, berlandaskan kaidah al-ashlu fi al-asyya’ al-thaharah, pendapat Imam al-Nawawi, serta keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami. Perbedaan ini lahir dari variasi ijtihad dalam memahami dalil dan konteks ilmiah kontemporer, bukan pertentangan prinsip, sehingga dapat dipahami sebagai khilaf fikih yang sah dalam kerangka istinbath hukum Islam.