ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Abstrak

Alokasi Dana Desa adalah aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan, termasuk juga di dalamnya pengelolaan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dipercaya lebih mampu dan bisa melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten ataupun povinsi yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit.  Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan ADD di Desa Koto Perambahan, apa saja kendala-kendala dalam pegelolaan ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Koto Perambahan dan bagaimana pengelolaan ADD dalam perspektif ekonomi syariah?. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa-apa saja yang sudah menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan metode deskriptif kualitatif. Tahap-Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini ialah: observasi, wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda. Penulis menggunakan analisa model deskriptif dan deduktif, serta menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, pada pengelolaan ADD di Desa Koto Perambahan lebih terfokus pada penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 60%. Sedangkan lebihnya 40% baru dialokasikan ke pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.  Kendala-Kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni: minimnya dana Alokasi Dana Desa, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa perspektif ekonomi syariah, di Desa Koto Perambahan melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan baik sesuai dengan nilai rabbani dan pemimpin yang baik. Seperti tahap-tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggung jawaban, yang dilakukan pemerintah dengan baik.