PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan masih banyaknya ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di sepanjang Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar  merupakan salah bentuk pelanggaran yang menyalahi aturan yang di buat oleh pemerintah kota pekanbaru. Biasanya para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar tersebut menggunakan gerobak, tenda, dan meja yang berda di bahu jalan yang senggaja di buat oleh pedang untuk berjualan. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Daeah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.Jenis penelitian ini ada hukum empiris, yaitu penelitian secara langsung dilakukan kelokasi penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mencari data yang dibutuhkan. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis dengan analisis yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan kondisi yang berkaitan dengan keberadaan PKL di trotoar.Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan penting dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui penegakan Peraturan Daerah, pengawasan rutin, serta pembinaan dan edukasi. Selain tindakan penertiban, Satpol PP juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyediakan alternatif lokasi berjualan dan menangani konflik antara PKL dan masyarakat. Peran ini mencerminkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan solutif demi menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik.